Kasus Covid di Indonesia Tahun Ini

7 Instruksi Ganjar Hadapi Lonjakan Kasus COVID-19 di Jateng

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan 1.537.967 kasus terkonfirmasi COVID-19 di seluruh 34 provinsi di Indonesia, dengan 114.475 kasus aktif, 41.815 kematian, dan 1.381.677 orang sembuh dari penyakit tersebut. Pemerintah juga telah melaporkan 61.133 kasus yang dicurigai.

Pada 17 Maret 2021, Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia (BPOM) telah menyetujui obat COVID-19 Avifavir untuk penggunaan darurat pada pasien virus corona. Badan tersebut menyebutkan bahwa kemanjuran obat tersebut telah terbukti lebih dari 80 persen, dan bahwa obat tersebut dapat digunakan dengan aman oleh semua kelompok umur.

Dengan kedatangan 1,1 juta unit vaksin AstraZeneca melalui fasilitas COVAX pada 8 Maret, dan 16 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech pada 25 Maret, Indonesia telah menerima total 53,5 juta vaksin secara kumulatif sejauh ini. Per 31 Maret, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat lebih dari delapan juta warga telah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama dan 3,7 juta warga telah menerima dosis kedua. Pemerintah menunjukkan bahwa target vaksinasi lebih dari 1,4 juta tenaga kesehatan telah tercapai sepenuhnya, sementara kemajuan menuju target 21,5 juta orang lanjut usia dan 16,9 juta pegawai negeri (termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, pejabat negara, pejabat pemerintah, tokoh agama, pedagang pasar, anggota parlemen, atlet, tenaga transportasi, pelaku pariwisata, serta wartawan dan pekerja media) sedang berlangsung.

Pantauan hasil program vaksinasi COVID-19 menunjukkan penurunan jumlah kasus terkonfirmasi dan tenaga kesehatan terinfeksi. Selain itu, rasio hunian tempat tidur di ruang isolasi dan ICU untuk pasien COVID-19 juga mengalami penurunan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pernyataan melalui Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 Saat Puasa, bahwa vaksinasi COVID-19 bagi umat Islam yang berpuasa dengan cara suntik intramuskular diperbolehkan asalkan tidak menimbulkan kerugian (dharar).

Untuk mengantisipasi lonjakan kasus terkonfirmasi COVID-19 akibat meningkatnya mobilitas selama libur panjang, Pemerintah telah memutuskan untuk melarang kegiatan mudik Lebaran tahun 2021 yang akan berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menerbitkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dalam Negeri Selama Pandemi COVID-19 yang berlaku mulai 1 April 2021 dan menggantikan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2021. Perwakilan Satgas menjelaskan tiga hal berikut perubahan peraturan baru:

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *